GenPI.co 
GenPI.co - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan blak-blakan menilai langkah Presiden Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai satu-satunya calon Panglima TNI itu mengandung tiga permasalahan serius.
Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melalui rilis resminya seperti dilihat GenPI.co, Jumat (5/11).
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberikan sejumlah catatan penting. Berikut selengkapnya:
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Salam Campur Kayu Manis Dahsyat, Siap Goyang
Pertama, usulan nama KSAD Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru merupakan pilihan yang keliru karena mengabaikan pola kebijakan berbasis pendekatan rotasi.
Jika merujuk pada Pasal 13 ayat (4) UU TNI, maka jabatan Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
BACA JUGA: Air Rebusan Pare Campur Madu Tokcer Banget, Khasiatnya Dahsyat
Penerapan pola rotasi akan menumbuhkan rasa kesetaraan antar-matra, keseimbangan orientasi pembangunan postur TNI, serta kesempatan yang sama bagi perwira tinggi TNI, tanpa membedakan asal matra.
Hal ini juga dapat membawa dampak positif berupa penguatan soliditas internal TNI.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Singkong Campur Madu Sangat Dahsyat, Cespleng
Selain itu, pola rotasi penting dilakukan guna meredam kecemburuan yang sangat mungkin terjadi di antara prajurit akibat adanya kesan, bahwa Presiden RI menganakemaskan satu matra dalam tubuh TNI, seperti di masa Orde Baru.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
