GenPI.co 
Mahfud MD memaparkan, bahwa FPI enggan memperbaharui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang harus menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.
"Pimpinan FPI datang membawa surat pernyataan pengurus, bahwa akan tetap bekerja dalam kerangka Pancasila dan NKRI, walaupun AD/ART-nya ingin membuat khilafah Islamiyah, jihad, dan sebagainya," paparnya.
Namun, pemerintah menolak usulan tersebut. Pasalnya, AD/ART tidak sama dengan surat pernyataan.
Hal tersebut dikarenakan jika terjadi masalah, pengurus bisa lepas tangan dengan mudah. Sementara itu, jika AD/ART berubah, pengurus harus bertanggung jawab.
"Mereka lalu langsung menyatakan, bahwa tidak memerlukan SKT, karena itu hanya administrasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sejak saat itu, FPI sebagai ormas bubar secara de jure," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Deddy Corbuzier mempertanyakan perbedaan pemerintah Indonesia saat ini dengan zaman Orde Baru.
"Kalau seperti itu, apa bedanya pemerintah saat ini dengan zaman Orde Baru? Jika pemerintah tidak setuju, maka akan diberedel," tanya Deddy Corbuzier.
Mahfud MD pun menjelaskan, bahwa pemerintah saat ini memiliki alasan yang jelas untuk membubarkan sebuah organisasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
