Berita kongres luar biasa terkini : Serangan Maut Balasan...

Direktur Global Future Institute Hendrajit turut memberikan tanggapan terkait kompres yang dilakukan Demokrat kubu Moeldoko di Hambalang.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan seharusnya Presiden Jokowi memberikan teguran terhadap KSP Moeldoko.

Pengamat Politik Arie Putra merespons isu tentang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat versi Moeldoko yang dipersiapkan untuk menjadi kapal baru Jokowi.

Karma untuk SBY kembali diungkit. Isinya dirasa telak menusuk SBY. Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat belum bisa reda.

Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron angkat bicara soal pengembalian berkas KLB oleh Kemenkum HAM.

Ketua BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan berkas yang diajukan KLB ke Kemenkum HAM tidak lengkap.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, Marzuki Alie angkat bicara soal poster Puan dan Moeldoko yang beredar, apa katanya?

Akademisi Rocky Gerung mengatakan bahwa cara pers memberitakan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Partai Demokrat (PD) ada yang salah, apa katanya?

Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin menilai, kondisi itu cukup merugikan bagi Partai Demokrat versi KLB.

Juru bicara Partai Demokrat versi KLB Muhammad Rahmadmengeluarkan senjata maut untuk melawan Partai Demokrat kubu Susilo Bambang Yudhoyono.

Wakil Sekjen Partai Demokrat (PD) kubu Kongres Luar Biasa (KLB), Muhammad Rahmad, menyebutkan keberadaan Muhammad Nazaruddin bisa jadi ancaman kubu Cikeas.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, jabatan menjadi ketua umum memang terbilang menggiurkan.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia Salim Said angkat bicara terkait kongres luar biasa (KLB) Demokrat. Analisisnya mengejutkan.

Juru Bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Muhammad Rahmad mengaku telah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy Satyo Purwanto menilai partai politik di Indonesia terancam diintervensi kekuasaan.