Berita partai terkini : Mantan Loyalis Prabowo ke Partai...

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah bicara soal persekongkolan penegak hukum dengan orang-orang partai. Simak selengkapnya.

Partai Golongan Karya (Golkar) menerima kunjungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (29/4). Simak selengkapnya.

Wempy menilai pertemuan kedua partai itu wajar terjadi. Sebab baik  PKS maupin Demokrat mempunyai kepentingan yang sama di 2024 mendatang

Akademisi ilmu pemerintahan Rochendi mengemukakan pendapatnya terkait langkah yang harus dilakukan AHY untuk menyelesaikan konflik di Partai Demokrat.

Pemilihan Presiden 2024 (pilpres) masih terbilang lama, tetapi auranya sudah cukup terasa dengan manuver para partai politik.

Konflik yang menimpa di internal Partai Demokrat (PD) sebenarnya wajar saja terjadi.

Konstelasi politik di Tanah Air kini mendapat sorotan tajam dari ahli hukum mengenai partai Islam dan partai nasionalis yang mulai dibenturkan.

Untuk reshuffle jilid 2 nanti, partai politik yang satu ini diprediksi bakal mendapat durian runtuh. Akan ada parpol yang diuntungkan dari reshuffle kabinet

SBY dipagari loyalis kuat. Manuver SBY mematenkan partai atas namanya tak ada yang bisa melawan. Kubu KLB hanya bisa geregetan. 

Analis politikus ini menyebut dua parpol pendukung Pemerintahan Jokowi akan mengusung Anies Baswedan di Pilpres. Arief Poyuono membuat ramalan pilpres 2024

Juru Bicara Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengutuk keras langkah SBY yang mendaftarkan lambang partai ke Ditjen HAKI atas nama pribadi.

Max Sopacua membandingkan sosok SBY dengan Prabowo Subianto dan Surya Paloh. Simak selengkapnya.

Menurut Wempy, Prananda memiliki keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki oleh Puan Maharani, yaitu menjadi lebih fokus dalam mengurus partai.

Pengamat politik Ujang Komarudin membeberkan analisisnya terkait peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024.

Setelah SBY mendaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM, 19 Maret 2021, protes pun datang. Lambang keramat Partai Demokrat memunculkan persoalan.