GenPI.co - Ombudsman Republik Indonesia menggelar acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (22/12).
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menjelaskan, penilaian kepatuhan pelayanan publik 2022 merupakan pengembangan dari metode yang dilakukan pada tahun sebelumnya.
"Kami melakukan pendekatan yang semula hanya satu dimensi, yaitu dimensi proses, kini menjadi 4 dimensi, yakni dimensi input, proses, output, dan pengaduan," ucap dia di lokasi.
Najih menyampaikan 4 dimensi yang dimaksud untuk memotret peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh pemerintahan daerah tingkat kabupaten kota, provinsi, lembaga, pemerintah dan, kementerian.
Dia mengungkapkan pihaknya belum seluruhnya melakukan penilaian untuk pemerintah dan lembaga.
"Sebab, kami punya keterbatasan untuk penyelenggaraan. Jika memungkinkan, akan dilakukan keseluruhannya pada tahun mendatang," ungkapnya.
Najih mengatakan tujuan dari penilaian kepatuhan tersebut untuk memberikan apresiasi.
"Pertama tentang respons penyelenggara pelayanan terhadap seluruh standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, terutama UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik," imbuhnya.
Terkait mandat dalam UU, Najih menyampaikan seluruh penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk menerapkan standar pelayanan yang maksimal.
Dalam acara tersebut, sejumlah penghargaan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, lembaga, dan kementerian.
Salah satunya Kementerian Keuangan berhasil meraih peringkat 1 kategori kepatuhan standar pelayanan publik di antara kementerian dengan nilai 95,83.
Adapun acara tersebut turut dihadiri berbagai pejabat tinggi provinsi dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News