GenPI.co - Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengaku keberatan dengan kenaikan target penerimaan negara dari cukai sebesar 11,9 persen.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kenaikan target itu saat membacakan Nota Keuangan pada Senin (16/8).
Presiden Jokowi mengatakan bahwa kenaikan cukai mayoritas akan kembali dibebankan kepada Industri Hasil Tembakau (IHT) yang selama ini merupakan kontributor utama pendapatan cukai.
Henry mengatakan bahwa saat ini kondisi IHT sangat terpuruk akibat berkepanjangan dari pandemi covid-19.
“Saat ini juga realisasi penjualan rokok legal menurun drastis, bahkan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) legal tahun 2020 turun sekitar 17,4 persen,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (19/8).
Menurut Henry, di kuartal kedua 2021, tren penurunan produksi SKM masih terjadi di kisaran negatif 7,5 persen dibandingkan 2020. Pada akhir 2021, penurunan produksi IHT diperkirakan bisa lebih dari 15 persen.
“Hal ini akan sangat memukul tidak hanya produsen, tapi juga petani hingga potensi penerimaan negara yang tidak ada tercapai dari pos Cukai Hasil Tembakau (CHT),” ungkapnya.
Oleh karena itu, Henry meminta pemerintah untuk mengambil keputusan yang bijaksana dengan tidak menaikan tarif CHT pada 2022.
“Terlebih, saat kondisi pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya terhadap keberlangsungan usaha dan penghidupan masyarakat luas belum dapat ditanggulangi,” tuturnya.
Pada saat yang bersamaan, Henry mengatakan bahwa dorongan untuk menaikkan tarif CHT menjadi sinyal bagi oknum rokok ilegal untuk meraup untung, bahkan telah tumbuh hingga 15 persen.
“GAPPRI berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan tenaga kerja sepanjang rantai nilai IHT. Kami harap pemerintah juga dapat memberi perlindungan yang adil,” katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News