Situasi Makin Merinding, China Tantang Inggris, Kiamat Kian Dekat

GenPI.co - Kementerian luar negeri China mengumumkan siap membalas sanksi terhadap individu dan organisasi di Inggris karena 'dengan jahat' menyebarkan kebohongan dan disinformasi tentang situasi di wilayah paling barat Xinjiang.  

Di mana PBB juga mengatakan bahwa pemerintah China telah melakukan pelanggaran hak terhadap orang Uighur dan kelompok Muslim minoritas lainnya.

BACA JUGA: Situasi Makin Merinding, Eropa Tantang China, Kiamat Kian Dekat

Sanksi tersebut menargetkan sembilan orang dan empat entitas, melarang orang-orang yang terkena dampak dan anggota keluarga mereka memasuki daratan Tiongkok, Hong Kong dan Makau, warga dan institusi Tiongkok untuk berurusan dengan mereka.

"China dengan tegas bertekad untuk menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunannya, dan memperingatkan pihak Inggris untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," kata Kementerian China itu dalam keterangannya, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (26/3/2021).
 
Mereka yang dikenai sanksi termasuk Tom Tugendhat, seorang anggota parlemen dari partai Konservatif yang memimpin Komite Urusan Luar Negeri Parlemen, mantan pemimpin partai Konservatif Iain Duncan Smith, dan pengacara hak asasi manusia terkemuka Helena Kennedy, yang merupakan rekan oposisi Partai Buruh di majelis tinggi.

Geoffrey Nice, yang menuntut mantan pemimpin Yugoslavia Slobodan Milosevic dan memimpin Pengadilan Uighur, sebuah pengadilan independen yang dibentuk untuk menyelidiki apakah dugaan pelanggaran hak asasi di Xinjiang merupakan genosida, juga di antara sembilan itu.

Pengadilan Uighur, yang akan mengadakan sidang pertamanya pada bulan Mei, adalah salah satu dari empat kelompok yang ditargetkan oleh China bersama dengan Grup Riset China, Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif (CPHRC), dan Kamar Pengadilan Essex.

BACA JUGA: Rusia-China Kirim Hawa Gemuruh Neraka, Siap Ciptakan Kiamat di AS

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerangkan sekitar satu juta orang Uighur dan penduduk berbahasa Turki lainnya di wilayah barat laut telah ditahan di jaringan kamp-kamp yang digambarkan China sebagai pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang diperlukan untuk melawan ekstremisme.

Selain itu, kelompok hak asasi manusia mengatakan Uighur juga menjadi sasaran pelanggaran lain termasuk pengawasan massal, sterilisasi dan pembatasan agama.(*)