GenPI.co - Pengamat Politik Rocky Gerung blak-blakan menyinggung ungkapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tata krama yang ditujukan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Presiden Jokowi sebelumnya menanggapi kritikan pedas dari BEM UI. Dalam responsnya Jokowi tampak santai dan bahkan meminta universitas agar tak perlu menghalangi para mahasiswanya dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Presiden Jokowi juga menilai bahwa tindakan para mahasiswa UI tersebut merupakan bentuk ekspresi mereka kepada Pemerintah.
Namun, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia tetap memiliki budaya tata krama dan juga sopan santun.
"Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan. Ya saya kira biasa saja," jelas Presiden Jokowi dikutip GenPI.co dari unggah di sejumlah media sosial resmi Istana, Rabu (30/6).
Melihat respons Presiden Jokowi tersebut, Rocky Gerung pun angkat bicara.
Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu menilai, sopan santun adalah sebuah kemunafikan di dalam dunia politik.
"Saya mau kasih poin, sopan santun itu adalah kemunafikan di dalam politik," jelas Rocky Gerung.
Rocky Gerung bahkan mengungkapkan, bahwa tata krama berlaku bagi antarorang, bukan antara kritikus dan orang yang dikritik.
Namun, Rocky Gerung mengingatkan, hal yang tidak boleh dalam memberikan kritik adalah kekerasan yang berujung kriminalitas.
"Walaupun hidungnya sepanjang pinokio, kita enggak boleh tonjok itu karena di situ batas kriminalitas. Begitu Anda sentuh tubuh seseorang, itu bukan lagi kritik, tetapi menghina otonomi tubuhnya," beber Rocky Gerung.
Oleh sebab itu, Rocky Gerung mengatakan, akan timbul permasalahan atau kecurigaan di kalangan publik, sehingga BEM UI menganggap sikap Presiden Jokowi sama seperti Soeharto dahulu yang memperbolehlan kritik asal tidak melanggar aturan.
"Siapa yang mesti bikin solusi? Orang yang kita gaji," pungkas Rocky Gerung.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News