GenPI.co - Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyoroti polemik Jaminan Hari Tua (JHT) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Sebelumnya, Kemnaker melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Tentang JHT menimbulkan kegaduhan, khususnya di kalangan para pekerja. Dalam aturan tersebut, JHT baru bisa cair ketika pekerja memasuki usia 56 tahun.
Menurut Trubus, alasan JHT menjadi gaduh karena pemerintah tidak mengedepankan komunikasi kepada masyarakat lantaran fenomena yang disebut Post Truth.
Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Online: Unboxing Kebijakan JHT Indonesia, Jumat (18/2).
"Era digital sekarang, masyarakat bisa lebih percaya terhadap unggahan di media sosial alias Post Truth. Jadi, mengapa JHT ini menjadi polemik hingga gaduh? Itu karena lemahnya komunikasi pemerintah sekarang," ujar Trubus.
Trubus menjelaskan suatu kebijakan harus jelas sampai kepada masyarakat, tanpa adanya kegaduhan lebih lanjut. Pemerintah pun dianggap lemah dalam hal komunikasi publik.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini terkesan bungkam untuk mengadakan diskusi kepada para ahli kebijakan atau pun publik, sehingga kerap menimbulkan kegaduhan.
"Jadi, yang saya lihat sekarang pemerintah enggan untuk dialog kepada pakar sebelum timbulkan kebijakan. Alhasil, publik pun bingung terhadap kebijakan JHT," jelasnya.
Selain itu, Trubus menyoroti kegaduhan yang timbul dari publik, khususnya para buruh dalam menanggapi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 karena tidak adanya dialog.
Sebab, kata dia, jika pemerintah fokus dalam hal komunikasi, publik tidak akan memberikan reaksi yang berlebihan terkait aturan tersebut.
"Saya rasa publik, khususnya para pekerja atau buruh ini bingung karena mendadak ada aturan tersebut. Jika dijelaskan lebih rinci, kondisi itu mungkin tidak akan membuat gaduh di masyarakat," tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News