GenPI.co - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menyampaikan perkembangan terakhir Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Dalam rapat terakhir DPR dengan menteri Hukum dan HAM, Taufik menyebut pihak pemerintah sepakat untuk mendorong RKUHP selesai pada Juni 2022.
"Ketika membahas RUU TPKS kemarin juga Wakil Menteri Hukum dan Ham menyatakan akan mengejar pada Juni, itu posisi terakhir," ungkap dia dalam webinar, Kamis (7/4).
Taufik mengatakan ada dua pandangan berbeda dari anggota DPR periode 2019-2024 terkait dengan RKUHP.
Pertama, pandangan yang menginginkan RKUHP tidak dibahas lagi, karena dianggap sudah diputuskan di tingkat satu.
"Antara Komisi III DPR dengan pemerintah tinggal membawanya ke sidang paripurna, sehingga tidak perlu ada pembahasan itu," ujar Taufik.
Kedua, pandangan yang menyatakan RKUHP tidak perlu dibahas lagi karena mungkin sudah berbeda periode.
Menurut Taufik, anggota baru seperti dirinya punya hak konstitusional juga untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut.
Sebab, Taufik menegaskan dirinya punya tanggung jawab terhadap pengesahan dan kesepakatannya.
"Jika saya memberikan kesepakatan, tetapi saya tidak terlibat dalam suatu pembahasan tersebut, ada hak konstitusional saya yang terlanggar," tutur dia.
Mengenai kabar terakhir RKUHP, Taufik melihat mayoritas anggota Komisi III DPR itu menilai tidak perlu adanya pembahasan mendalam.
"Ya, cuma ada pembahasan kecil-kecil saja, kemudian langsung diketok (disahkan, red)," kata dia.
Lebih lanjut, Taufik mengatakan bakal kesulitan jika harus berjuang sendiri untuk menyuarakan pembahasan ulang.
Oleh karena itu, Taufik menyebut kunci utamanya pada saat ini ada pada sisi pemerintah. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News