GenPI.co - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengingatkan Polri agar tak mengambil kebijakan yang dapat membatasi demokrasi.
Menurut Didik Mukrianto, pembungkaman demokrasi sama saja dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
BACA JUGA: Mendadak Politikus PKS Bongkar Fakta FPI, Sungguh Mengejutkan
Pernyataan tersebut merupakan respons atas penerbitan Maklumat Polri terkait pelarangan penyebaran atribut Front Pembela Islam (FPI) di dunia maya.
Di dalam maklumat tersebut, terdapat larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI di media sosial yang diatur dalam poin 2d.
"Kita semua berharap agar langkah-langkah institusional termasuk Polri dipertimbangkan dengan cermat agar tidak berpotensi membungkam demokrasi," kata Didik, Senin (4/1).
Didik mengatakan jika hal tersebut dilakukan, akan berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang serius di Indonesia.
BACA JUGA: Pakar Hukum Top Bikin Mahfud MD Terkejut, Fakta FPI Makin Terkuak
Selain itu, dia mengatakan bahwa polisi harus selalu bersikap profesional dalam menggunakan kewenangan dan tanggung jawab, tidak intimidatif, dan berlebihan.
"Kalau tidak hati-hati, apa yang dilakukan Polri terkait dengan maklumatnya bisa membahayakan demokrasi, HAM, dan berpotensi melanggar konstitusi," bebernya.
Ketua DPP Partai Demokrat itu menilai bahwa Polri juga harus mampu menjadi organ negara dan pelayan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
"Polisi harus profesional dan tidak boleh menjadi alat bagi kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyatnya," tegas Didik Mukrianto.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News