Ade Armando Skakmat Amien Rais Datang ke Istana, Jleb Banget

GenPI.co - Pengamat komunikasi Ade Armando mengatakan bahwa upaya yang dilakukan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) tidak dimaksudkan untuk mengungkap kebenaran.

Sebab, Ade menilai bahwa sesuai akal sehat, sudah dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin polisi memang berniat membunuh anggota FPI.

BACA JUGA: Payah, Jokowi Nggak Serius Revisi Pasal Karet

“Semua data menunjukkan bahwa polisi semula hanya berniat mengikuti mobil Habib Rizieq. Tapi, karena diserang, polisi membalas,” kata Ade dalam kanal YouTube CokroTV, Rabu (10/3).

Ade memaparkan bahwa kronologis kejadian itu juga sudah dibuktikan dari rekaman percakapan keenam pembela Habib Rizieq Shihab itu.

“Saat itu, Laskar FPI tahu persis yang menguntit mereka adalah polisi, jadi mereka dengan sengaja menabrak mobil polisi dan menembakinya,” paparnya.

Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa dari jenazah korban hanya ditemukan 18 luka tembak.

Oleh karena itu, TP3 sebenarnya tahu bahwa mereka tak punya bukti dan indikasi yang dapat mengugurkan penjelasan bahwa kematian laskar FPI bukan pembunuh terencana.

“Tapi, sepertinya bagi mereka, menerima pernyataan menyerah adalah tindakan menyerah,” ujarnya.

Akademisi UI itu menilai bahwa TP3 menginginkan bahwa pemerintah harus terlihat seperti penjahat anti-Islam.

Sepeti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kedatangan Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam Laskar FPI Pembela Rizieq Shihab di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (9/3).

TP3 Enam Laskar FPI sebenarnya diketuai oleh Abdullah Hehamahua, tapi rombongan yang datang ke Istana Selasa kemarin dipimpin oleh politikus Amien Rais.

Dalam pertemuan tersebut, Amien mengatakan bahwa enam mantan anggota Front Pembela Islam (FPI) dibunuh secara kejam.

BACA JUGA: Peluang Anies Baswedan Periode 2 Kandas

TP3 menilai bahwa ada extrajudicial killing oleh negara dan mendorong agar para polisi yang membunuh enam laskar harus dibawa ke pengadilan HAM. (*)