GenPI.co - Siapa pun yang menang dalam konflik Partai Demokrat (PD), adalah hasil keputusan objektif dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
Namun, dugaan keterlibatan pemerintah dalam upaya pengambilalihan PD jika Kubu Moeldoko menang.
BACA JUGA: Nyanyian untuk SBY dari Senior Demokrat Sungguh Ngeri-ngeri Sedap
Hal tersebut diutarakan oleh pemgamat politik dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Philipus Ngorang, belum lama ini.
"Pemerintah bisa dinilai akan memenangkan kubu Moeldoko karena dekat dengan pemerintah. Tapi, itu hanya analisis orang," ujarnya.
Ngorang menilai bahwa AD/ART PD hasil Kongres 2020 memang mengarah pada pengukuhan dinasti politik.
Oleh sebab itu, wajar jika ada penolakan dari kader di internal Partai Demokrat.
"Itu yang tidak disetujui oleh kelompoknya Moeldoko," katanya.
BACA JUGA: Jhoni Allen Blak-blakan Soal Moeldoko, Pakar Sampai Terkesima
Lebih lanjut Ngorang memaparkan bahwa kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang bukannya ujug-ujug.
"Itu akumulasi dari konflik-konflik yang kemarin," paparnya.
Menurut Ngorang, faksi-faksi di dalam politik itu merupakan hal yang sangat wajar terjadi.
"Faksi dalam politik itu pasti selalu ada, wajar saja konflik semacam ini terjadi," pungkas dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News