GenPI.co 
GenPI.co - Polarisasi di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan isu taliban mencapai puncaknya pada momentum peralihan status pegawai lembaga itu menjadi ASN.
Hal itu diungkapkan Sekjen Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) Ridwan Hanafi. Isu taliban tersebut dilabelkan Novel Baswedan Cs yang kebetulan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
“Isu ini diembuskan jauh sebelum adanya revisi UU KPK. Puncaknya terjadi di saat peralihan pegawai KPK menjadi ASN,” katanya di Jakarta, Rabu (2/6).
BACA JUGA: Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN, Ferdinand Langsung Minta Bukti
Kemudian, polemik makin mengemuka di masyarakat setelah soal-soal TWK itu muncul di media sosial.
Terkait hal itu, Ridwan meminta hasil asesmen TWK 75 pegawai KPK yang tak lulus dibuka seterang-terangnya kepada publik.
BACA JUGA: Pengamat: KPK Anak Kandung Reformasi, Harus Transparan!
Langkah itu diikuti dengan tindak lanjut oleh pimpinan KPK jika terdapat potensi pelanggaran berupa menganut paham radikal dan penentangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Ridwan mengatakan, pimpinan KPK bisa melaporkan hal tersebut kepada Dewan Pengawas lembaga itu untuk kemudian digelar sidang kode etik.
BACA JUGA: Lucius Kritik Pernyataan Hasto, Ganjar dan Puan Ikut Terseret
“Jika kemudian mereka terbukti melanggar, Dewas KPK memberikan sanksi pemberhentian tidak hormat dan limpahkan kasus ini kepolisian,” katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
