GenPI.co 
"Tetapi yang membedakan adalah Bung Karno tidak memerlukan legitimasi konstitusi untuk bertindak," jelas Refly.
Lebih lanjut, Refly mengatakan, Bung Karno melampaui konstitusi itu sendiri sebagai contoh misalnya ketika dia menjadikan pidatonya sebagai GBHN Garis-garis Besar Haluan Negara.
BACA JUGA: Angka Ajaib Menghitung Hoki dari Tanggal Lahir, Buktikan!
"Pidatonya yang bertajuk manipol (manifesto politik) usdek, undang-undang dasar sosialisme dan demokrasi ekonomi itu menjadi garis-garis besar hal yang haluan negara atau Guideline." bebernya.
Konstitusi mengatakan yang berhak menetapkan itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun pada masa pemerintahan pak Harto dia menjalankan formalisme konstitusi. Walaupun semua orang tahu bahwa GBHN itu dibuat oleh pemerintah.
"Bahwa GBHN itu disiapkan pemerintah disorongkan ke MPR melalui terutama fraksi Golkar dan fraksi ABRI yang merupakan kaki dari pak Harto lalu secara aklamasi akan disetujui." kata Refly.
Sementara itu, sekarang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dianggap ada kecenderungan pada diktator konstitusional atau konstitusional dictatorship.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
