Berita bambang widjojanto terkini : Pernyataan Lantang...

Mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto turut memberikan komentar terkait isu pemecatan Novel Baswedan dan sejumlah pegawai lembaga antirasuah.

Puluhan pegawai KPK berpotensi tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) angkat bicara soal dugaan pembredelan pegawai-pegawai eks institusinya tersebut.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) memberikan nyanyian maut terhadap kasus yang sedang menimpa eks institusinya itu.

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob menjelaskan, pihaknya dibantu 'pasukan' pengacara yang dipimpin Bambang Widjojanto (BW) guna mengalahkan Anggota DPR RI

Loyalis Anas Urbaningrum mengomentari Bambang Widjojanto (BW) yang menjadi pengacara Partai Demokrat kubu AHY.

Sekretaris Jenderal GKC Diddy Budiono menilai pernyataan itu adalah upaya Bambang mengaitkan persoalan internal Demokrat dengan Presiden Jokowi.

Sebanyak 21 kelompok sukarelawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Kinerja Aspirasi Rakyat (AKAR) mengecam pernyataan Bambang Widjojanto.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari membeberkan isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Proses demokrasi sudah dinodai dengan adanya KLB Partai Demokrat yang menetapkan Moeldoko jadi ketua umum.

Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin menilai penunjukkan Bambang Widjojanto oleh Partai Demokrat kubu Agus sangat benar.

Dua biang kerok terlaksanananya KLB Demokrat di Deli Serdang dikabarkan telah dilaporkan, apakah ada Moeldoko di dalamnya?

Salah satu Eks pimpinan KPK masuk tim hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

ketua tim hukum Prabowo - Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan bahwa cara pandang MK terhadap persoalan itu berbeda dengan cara pandangnya.

Ketua Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya siap menerima apa pun keputusan MK untuk PHPU.