Berita demokrasi terkini : Gegara Kasus Pegawai BUMN,...

Fenomena kepemimpinan Jokowi itu sebenarnya baik. Sebab, kepemimpinan yang berasal dari tangan masyarakat sipil adalah ciri demokrasi sejati.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Benny Susetyo mengatakan pemerintahan saat ini dinilai cukup baik dan stabil, meskipun sedang dalam keadaan krisis.

Rizal mengatakan bahwa ketidakmatangan demokrasi itu masih berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ada dampak baik yang akan timbul jika Menkum HAM Yasonna Laoly menyetujui hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Pengamat Hukum dan Politik Faisal Santiago membeberkan sejumlah dampak yang akan terjadi apabila hasil KLB Partai Demokrat disahkan oleh Kemenkum HAM.

Dinamika politik di Indonesia memang selalu memunculkan berbagai macam komentar demi mewujudkan negara yang adil dan berdemokrasi.

Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu memaparkan bahwa tak mustahil jika demokrasi Indonesia berubah menjadi otokrasi.

Din Syamsudin mengungkapkan, peristiwa KLB bukan hanya sebagai tragedi di internal Partai Demokrat saja, tapi juga insiden buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Rocky Gerung pun meminta publik untuk melihat apakah Jokowi memiliki prestasi konkrit yang membuatnya layak untuk menjabat di periode selanjutnya.

Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya mengancam akan mengirim santet kepada Moeldoko. KLB Demokrat yang dinilai melukai demokrasi membuatnya geram.

Pengamat hukum tata negara Feri Amsari menyoroti kisruh di Partai Demokrat yang berujung pada diselenggarakannya Kongres Luar (KLB)  Biasa Deliserdang.

Kualitas demokrasi di Indonesia saat ini makin mengkhawatirkan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya kritikus yang dibui karena mengkritik.

Pengamat politik LAWAN Institute, Muhammad Mualimin menilai kualitas demokrasi di Indonesia saat ini makin mengkhawatirkan. 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan revisi UU Pemilu perlu untuk menyelamatkan demokrasi yang sehat.

Jusuf Kalla (JK) meminta para pihak tidak salah mengartikan pertanyaannya terkait bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.