GenPI.co - Agronom Anom Wibisono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus mulai berpindah fokus untuk menjalankan ekonomi hijau.
Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab untuk membuat kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.
“Jadi, tak melulu bikin hutan kota, tapi tidak terawat kondisinya. Saat ini hampir semua kebijakan lingkungan di wilayah-wilayah Indonesia seperti itu,” katanya kepada GenPI.co, Kamis (8/7).
Menurut Anom, ekonomi hijau tak hanya berfokus pada kegiatan jual beli, tetapi juga ramah lingkungan.
“Penataan dan penerapannya itu tugas pemerintah. Mereka harus buat kajian mendalam model seperti apa yang dibutuhkan di wilayah tersebut,” ujarnya.
Anom memaparkan bahwa kajian mendalam tersebut akan menghindarkan pemerintah dari sifat egosentris.
“Misalnya, pemerintah ingin buat trek jogging, lalu semua digusur untuk pembangunan,” paparnya.
Agronom lulusan Universitas Nasional itu menuturkan jika pemerintah melaksanakan pembangunan dengan egosentrisme, akan ada banyak kerugian yang dihadapi.
“Entah itu mematikan aktivitas ekonomi di sekitar situ, hingga biaya perawatan yang mahal karena tak melibatkan masyarakat secara langsung,” tuturnya.
Menurut Anom, jika masyarakat dilibatkan dalam merawat lingkungan, biaya tambahan untuk penyiraman, pembersihan, dan perawatan taman kota tak akan membengkak.
“Konsep membangun partisipasi itu yang menjadi inti dari prinsip ekonomi hijau,” ungkapnya.
Anom menegaskan pembangunan ruang terbuka hijau di perkotaan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Jangan sampai membangun kota hijau lalu membebani anggaran pemerintah dan akhirnya malah membebani masyarakat,” ujarnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News