GenPI.co - Para menteri luar negeri Uni Eropa akan menyetujui pada hari Senin (22/3/2021) besok, dengan pemberian sanksi terhadap 11 pejabat militer Myanmar untuk pengambilalihan militer.
Langkah itu dilakukan setelah blok 27 negara itu bulan lalu setuju untuk menargetkan militer Myanmar dan kepentingan ekonominya sebagai tanggapan atas perebutan kekuasaannya.
BACA JUGA: Kebangetan, Myanmar Buat Paus Fransiskus Bertekuk Lutut
Seorang diplomat mengatakan 11 orang yang akan ditempatkan pada pembekuan aset Uni Eropa dan daftar hitam larangan visa oleh pertemuan para menteri di Brussel adalah petugas militer dan polisi.
Langkah-langkah awal diperkirakan tidak menargetkan bisnis yang terkait dengan militer, tetapi para diplomat mengatakan beberapa kemungkinan akan ditempatkan di bawah sanksi dalam beberapa minggu mendatang.
Tom Andrews selaku pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, meminta para pemimpin dunia untuk segera menanggapi kekerasan berkelanjutan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dengan memotong akses mereka ke uang dan senjata.
Sementera, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengulangi kecamannya atas situasi di Myanmar, mencela kekerasan brutal militer yang terus berlanjut.
"Sebuah tanggapan internasional yang tegas dan terpadu sangat dibutuhkan," ujar Guterres dalam keterangannya, seperti dilansir dari Reuters, Minggu (21/3/2021).
Hingga kini, juru bicara pemerintah militer tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar tetapi sebelumnya mengatakan pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan hanya jika diperlukan.
Seperti diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, yang memicu pemberontakan massal yang berusaha dihancurkan oleh pasukan keamanan dengan kampanye kekerasan dan ketakutan.
Dua orang lagi tewas ketika tentara melepaskan tembakan semalam di kota pertambangan ruby utara Mogok, demikian pernyataan portal berita Myanmar Now melaporkan.
Dan itu membuat jumlah korban tewas menjadi 237, menurut penghitungan oleh kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik.
BACA JUGA: Amuk Biksu ke Junta Militer Myanmar Pecah
Tindakan keras juga telah memaksa banyak orang untuk meninggalkan negara itu, dengan India melaporkan lebih dari 1.000 orang dari Myanmar menyeberang ke negara bagian Mizoram, India sejak akhir Februari.
Dengan jumlah itu kemungkinan akan meningkat lebih lanjut, pihak berwenang di negara bagian timur laut kecil itu mendorong otoritas federal untuk membantu membangun kamp pengungsi yang ditunjuk di dekat perbatasan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News