GenPI.co - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) harus dihapus.
Hal tersebut dikatakannya merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan besaran angka dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) diatur ulang.
“Presidential threshold sebenarnya juga harus dihapus. Karena memunculkan rakyat berjarak dengan yang harus dia pilih,” katanya dikutip dari Antara, Senin (4/3).
Menurut dia, segala ambang batas itu mendistorsi hak rakyat dalam memilih calon pemimpin secara langsung.
Fahri Hamzah menyebut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen agar diatur ulang itu, argumen MK mengenai kedaulatan rakyat.
Dia menyampaikan segala proses demokrasi dan pemilu pada intinya merupakan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, segala jenis pembatasan harus dihentikan.
“Segala hal pembatasan yang menimbulkan munculnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihapus,” tuturnya.
Fahri Hamzah mengatakan adanya presidential threshold dan parliamentary threshold itu membuat pilihan rakyat dan calon yang dipilih menjadi berbeda.
Dia pun mengaku heran sampai saat ini masih ada anggapan bahwa wakil rakyat sebenarnya bukan mewakili rakyat. Tetapi mereka mewakili partai politik masing-masing.
“Kan seharusnya wakil rakyat itu wakil langsung dari rakyat. Karena kemenangan itu melalui perolehan suara terbanyak,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News