GenPI.co - Pakar hukum tata negara Refly Harun ikut berkomentar terkait bocornya perseteruan mantan Ketua Umum Demokrat dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Refly, perseteruan itu di dalam dunia politik Indonesia merupakan hal yang wajar.
BACA JUGA: Survei Pilpres 2024: Tokoh Ini Melejit, Megawati & Prabowo Puyeng
"Politik itu memang tidak bisa dipaksakan. SBY yang pernah menjadi Menko Polhukam di era Megawati, berbalik menjadi lawan politik dalam Pilpres saat itu," ujar Refly Harun seperti dikutip GenPI.co dari kanal YouTube-nya pada Senin (22/2).
Menurut Refly, tidak ada kecolongan dalam hal politik, termasuk saat SBY akhirnya menggandeng Jusuf Kalla menjadi wakil presidennya. Sebab, yang dilakukan SBY saat itu juga dilakukan oleh Presiden Jokowi.
"Jokowi itu sebenarnya. Yang membuat Jokowi maju ke DKI Jakarta itu, kan, karena dukungan Prabowo dan Gerindra," ujar Refly.
Kemudian, saat naik ke pentas yang lebih tinggi, Jokowi dan Prabowo berubah menjadi rival dalam kontestasi politik 2014 dan 2019.
BACA JUGA: Doa Ustaz Yahya Waloni Ngeri, Megawati dan Ma'ruf Amin Bisa Kaget
Padahal, dikatakan Refly, rumor yang saat itu beredar PDI-P ingin memasangkan Fauzi Bowo dengan Jokowi. Namun, usul itu ditolak oleh Jokowi.
Pada masa-masa genting itu, Gerindra datang dengan menawarkan Basuki Tjahya Purnama untuk berpasangan dengan Jokowi.
"Perahu yang isinya PDIP dan Gerindra pun terbentuk," katanya.
Bagi Refly, peristiwa Jokowi yang akhirnya melawan orang yang mengusungnya, yakni Prabowo jauh lebih dramatis, ketimbang perseteruan SBY-Mega.
Jadi, PDIP semestinya merespons isu perseteruan tersebut dengan biasa-biasa saja. Sebab, kadernya pun melakukan hal yang sama, yakni Jokowi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News