GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat politik Philipus Ngorang memberikan tanggapannya terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan petinggi lima partai politik nonparlemen pada Rabu (1/9).
Dalam pertemuan tersebut, diundang lima partai nonparlemen, yaitu PSI, PKPI, Perindo, Partai Hanura, dan PBB.
Menurut Ngorang, pertemuan itu secara tak langsung dilakukan untuk memastikan siapa pengganti Presiden Jokowi pada 2024.
BACA JUGA: Pakar Hukum Top Sentil MUI, Telak Banget
"Mereka ingin kelanjutan pembangunan bisa tetap dilakukan," ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (2/9).
Ngorang mengatakan bahwa para parpol nonparlemen yang mendukung Presiden Jokowi khawatir dengan pengganti pemimpin mereka pada 2024.
BACA JUGA: Menakar Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
"Apakah dari parpol koalisi juga atau dari oposisi. Jika pengganti dari oposisi, apakah kebijakan yang baik bisa terus dilanjutkan," katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa hal itu akhirnya berujung pada wacana amandemennya UUD 1945.
BACA JUGA: Jika Jabatan Presiden Diperpanjang, Seruan Mujahid 212, Dahsyat
"Hal itu akhirnya membuat Bamsoet ingin melakukan amandemen, terutama menyangkut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)," paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
