Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin mengatakan, politik identitas masih bisa terjadi di Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024.
Saat ini, terjadi pro dan kontra di masyarakat karena diskriminatif pemerintah. Pasalnya, mantan PKI sudah dipulihkan, tetapi eks FPI dan HTI ditenggelamkan.
Pengamat media sosial Denny Siregar ikut berkomentar terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang menyebut mantan Anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang