Berita kemenkum ham terkini : Teriakan Lantang Pendiri...

Rochendi mengatakan jika partai politik didaftarkan atas nama pribadi, kemungkinan besar pengelolaannya akan mengikuti selera pribadi pihak-pihak tertentu.

Politisi Partai Demokrat Ricky Kurniawan ikut angkat suara terkait keinginan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko menggugat PD ke Pengadilan Negeri.

Ahli hukum tata negara Refly Harun memberikan analisis menohok soal gugatan AD/ART 2020 kubu Moeldoko kepada Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak usah mendatangi Presiden Jokowi selama Moeldoko masih dipertahankan.

Setelah SBY mendaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM, 19 Maret 2021, protes pun datang. Lambang keramat Partai Demokrat memunculkan persoalan.

Pendiri Partai Demokrat sekaligus inisiator kongres luar biasa (KLB), Darmizal menilai, manuver yang dilakukan oleh SBY sebagai tindakan penjerumusan.

Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB Muhammad Rahmad merespons soal pendaftaran logo Partai Demokrat atas nama pribadi oleh SBY. Simak selengkapnya.

Moeldoko dinilai banyak pihak sudah mencoreng pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, hingga kini posisi Moeldoko di Istana masih tetap aman.

Partai Demokrat pimpinan Moeldoko melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Meski Demokrat KLB sudah kalah di Menkum HAM, bukan berarti perselisihan antara kubu AHY dengn Moedoko berakhir.

Partai Demokrat KLB memberikan komentar pedas terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Kongres Luar Biasa (KLB) Saiful Huda Ems memberikan komentar telak untuk SBY, begini katanya!

Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB Muhammad Rahmad merespons soal perkembangan terbaru gugatan kubunya di pengadilan negeri.

Di mata hukum, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko masih sah dengan jabatannya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Babak lanjutan kisruh Partai Demokrat diprediksi akan bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara.