Berita kemenkum ham terkini : Kabar Gembira dari Kubu...

Pakar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf berbicara soal gugatan yang dilayangkan kubu Moeldoko ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),begini katanya!

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KLB Saiful Huda Ems mengatakan, tidak pantas disuarakan oleh PD AHY, soal apa?

Pakar hukum tata negara Asep Warlan Yusuf mengatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa saja mengabulkan gugatan kubu KLB.

Pengamat politik Harits Hijrah Wicaksana menyarankan agar SBY dan AHY segera meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Simak selengkapnya.

Kubu KLB Saiful Huda Ems memberikan komentarnya terkait hengkangnya Razman Arif Nasution dari PD kubu Moeldoko. Simak selengkapnya.

Kemenkum HAM tidak melegalkan Partai Dmeokrat versi Moeldoko. Namun, hal ini tidak menyurutkan perjuangan kubu KLB.

Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberikan komentar menohok terkait mundurnya Razman Arif Nasution dari Partai Demokrat versi KLB. 

Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkapkan penolakan pengesahan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB PD) Deli justru makin memanas.

Pengamat politik Adi Prayitno merespons perkembangan terbaru dari kisruh Partai Demokrat usai kubu KLB ditolak oleh pemerintah. Simak selengkapnya.

Pengacara Razman Arif Nasution resmi mundur dari Ketua Advokasi dan Hukum Partai Demokrat kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.

Juru Bicara Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan bahwa pihaknya belum menyerah setelah kalah melawan kubu AHY. Simak selengkapnya.

Kubu Moeldoko mendesak SBY dan AHY meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Simak selengkapnya.

Pengacara Razman Arif Nasution mundur dari Ketua Advokasi dan Hukum Partai Demokrat kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.

Penolakan Kemenkum HAM terhadap kubu Moeldoko bukanlah akhir dari perjuangan. AHY jangan dulu senang atas penolakan ini.

Sebab, kisruh tersebut membuat masyarakat tahu bahwa  kecenderungan praktik politik dinasti dalam AD/ART serta ketidaksetiaan kader Partai Demokrat.