Berita mk terkini : KPU Papua Sebut 13 Paslon Pilkada...

PDIP mendaftarkan gugatan terkait hasil Pilkada Jawa Timur dan Jawa Tengah 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono tidak mendaftarkan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri menggugat hasil Pilkada Sumut ke MK dan meminta paslon Bobby Nasution dan Surya didiskualifikasi.

KPU Papua Barat mengungkapkan ada lima kabupaten telah mengajukan permohonan sengketa Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi menerima 206 permohonan sengketa Pilkada 2024 mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi per Selasa siang.

Tim hukum pasangan Ridwan Kamil dan Suswono berkonsultasi ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil Pilkada Jakarta.

KPU Jabar menyebut sejumlah calon kepala daerah di lima kabupaten maupun kota berpotensi mengajukan sengketa Pilkada 2024 di MK.

MK menyatakan KPK berwenang mengusut kasus korupsi di ranah militer sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Pengamat politik Hensat menyebut penerapan putusan MK terkait ASN tidak netral di pilkada bisa dipidana, tinggal menunggu ketegasan pimpinan.

MK memutuskan mengubah desain surat suara dalam Pilkada dengan calon tunggal menjadi mode plebisit yang mulai berlaku Pilkada 2029.

Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui 10 nama calon pimpinan KPK untuk diproses di DPR RI.

Alexander Marwata melayangkan gugatan peraturan larangan pimpinan KPK berhubungan dengan pihak tersangka ke MK.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi menyatakan setiap pemberi kerja wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing.

KPU didesak segera menindaklanjuti putusan MK terkait kampanye di perguruan tinggi menjelang Pilkada 2024.