Berita mk terkini : KPU RI Didesak Membuat PKPU soal...

Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan menyambangi Kantor DPD PDIP Jakarta, membahas terkait sejumlah program pro rakyat.

Pakar menyebut putusan MK terkait pilkada sudah bisa langsung dijalankan. KPU pun tidak wajib untuk konsultasi ke DPR RI.

Bawaslu RI mendesak supaya DPR RI segera menyesuaikan UU Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU RI segera menerbitkan surat edaran kepada jajaran di tingkat provinsi, dan kabupaten atau kota untuk memedomani putusan MK.

PN Jakarta Selatan menyebut Kaesang Pangarep sudah mengurus surat belum pernah dipidana untuk syarat pencalonan bakal wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah.

KPU RI menyatakan akan berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi PKPU untuk Pilkada 2024.

Partai Buruh menunda aksi yang rencananya akan digelar di depan Gedung KPU dan DPR RI pada Jumat (23/8) ini.

MKMK menyatakan akan mengawal putusan MK termasuk terkait syarat usia dan ambang batas pencalonan pilkada.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut lembaganya akan mengikuti putusan MK jika RUU Pilkada belum sah menjadi UU hingga 27 Agustus 2024.

Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI akan mempertimbangkan aspirasi rakyat sebelum menggelar kembali rapat paripurna terkait RUU Pilkada.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu menyebut pembahasan RUU Pilkada yang bergulir di parlemen hanya akal-akalan.

Dewan Guru Besar (DGB) Universitas Indonesia meminta DPR RI dan pemerintah menghentikan RUU Pilkada yang tinggal disahkan.

Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menyebut putusan MK tidak boleh disimpangi oleh semua pihak.

DPR RI menyatakan pembahasan RUU Pilkada yang dilakukan Baleg DPR RI bukan untuk membatalkan putusan terbaru MK.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menyatakan RUU Pilkada bukan rancangan undang-undang yang baru diusulkan.