Usulan dahsyat itu datang dari Ganjar Pranowo. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) diminta melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait pelayanan publik.
UU KPK berlaku mulai hari ini. Meski belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi, UU tersebut sudah secara otomatis mulai berjalan sesuai UU Nomor 12 tahun 2011.