Berita pandemi covid 19 terkini : Ferdinand Blak-blakan:...

Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan anggota DPR RI layak mendapatkan fasilitas khusus dalam penanganan Covid-19.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai anggota DPR tidak pantas mendapatkan Fasilitas isolasi mandiri dari negara.

Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menilai manuver Gubernur Anies Baswedan cukup memuaskan.

Ketua PAC PDIP Bulak Riswanto angkat suara perihal perusakan delapan titik baliho bergambar Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Kuasa hukum mantan Sektetaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman, Aziz Yanuar mengabarkan saat ini kliennya dalam keadaan sehat di dalam tahanan.

Presiden Direktur PT Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin menyampaikan para calon penumpang pesawat di bandara harus memenuhi persyaratan pada masa pandemi.

Kunci dalam menghadapi kondisi pandemi covid-19 adalah melalui iman, imun, aman, dan amin.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak kepala daerah mengikuti aturan pemerintah pusat dalam pengendalian Covid-19.

Guru Besar Sejarah dan Kebudayaan UIN Jakarta, Azyumardi Azra yang menganggap kinerja Jokowi belum bisa dinilai hingga akhir jabatannya.

Politikus PKS Mardani Ali Sera menyoroti langkah pemerintah yang memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS merespons soal ahli hukum tata negara yang seolah sedang menyindir KSP Moeldoko.

Mendagri Tito Karnavian angkat bicara terkait polemik tentang aturan makan di tempat di warung tegal (Warteg) yang hanya diperbolehkan 20 menit.

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS merespons soal isu Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama menggantikan Menteri BUMN Erick Thohir.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni angkat bicara terkait adanya pihak-pihak yang memanfaatkan pandemi covid-19 untuk kepentingan politik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung kebijakan pemerintah pusat yang memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.