Berita pemerasan terkini : Jaksa KPK Akan Panggil Istri...

JPU KPK meminta majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan Syahrul Yasin Limpo dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Penyidik KPK memeriksa delapan orang dalam pengusutan kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan pungutan liar di Rutan KPK.

Penasihat hukum Syahrul Yasin Limpo (SYL) Djamaludin Koedoeboen menyebut ada dugaan unsur politik dalam kasus yang menjerat kliennya.

Sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor Jakarta ditunda.

Polri merespons desakan dari sejumlah mantan Pimpinan KPK untuk menahan Firli Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo.

Jaksa KPK menyebut Syahrul Yasin Limpo pernah mengusir eks Sekjen Kementan Momon Rusmono karena tak menuruti perintah pemerasan.

JPU KPK menyebut Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo mengalirkan uang hasil pemerasan ke Sekjen Partai NasDem.

Aplikasi kencan bisa menjadi boomerang bagi siapapun jika tak waspada dalam menggunakannya. Penipuan dan pemerasan bahkan sering dialami sebagian wanita

Kuasa hukum pegiat media sosial Adam Deni, Herwanto, menyentil anggota DPR Ahmad Sahroni yang melaporkan kliennya.

Selain ada yang menjadi ikon saat panggilan video seks (VCS), beberapa WNA China lainnya bertugas menjaring korban serta mengancamnya.

Para pelaku menggunakan modus menghubungi korban melalui panggilan telepon. Saat diangkat, pelaku mengajak korban melakukan video call sex (VCS) dan merekamnya.

Tim Jatanras Polda Jateng menangkap pria asal Solo berinisial AS yang melakukan pemerasan kepada 3 pejabat di lingkungan Pemkot Solo.

Tim Jatanras Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pemerasan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dengan menangkap seorang pelaku.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dugaan penyidik melakukan pemerasan bukan kali pertama terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa KPK sudah berada pada ambang batas kepercayaan publik. Simak selengkapnya.