Berita terkini terkait pasal santet : Indonesia Sudah...

RUU KUHP Pasal 219 yang membahas soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menuai polemik.

Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal tudingan terlibat penghapusan pasal penghinaan presiden saat menjadi Ketua MK. Dia terlihat galak ke anak buah AHY.

Pasal penghinaan presiden dari draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bermuatan politik sehingga bikin gaduh.

Pengamat politik Zainul Abidin Sukrin berpendapat bahwa pasal penghinaan terhadap presiden tidak diperlukan. Simak selengkapnya.

Peneliti dari Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho menyoroti rancangan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Simak selengkapnya.

Politisi PDIP Ruhut Sitompul blak-blakan menyinggung gerombolan kadrun di media sosial.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan setuju dengan adanya pasal terkait penghinaan presiden/wakil presiden dalam RKUHP. Simak selengkapnya.

Menko Polhukam Mahfud MD siap melakukan revisi UU ITE, ini dia pasal yang dibidik.

Seperti diketahui, Pasal 219 membahas soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dapat dikenakan sanksi hukuman 3,5 tahun penjara.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti angkat suara terkait pasal 219 soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Simak selengkapnya.