GenPI.co 
Polhukam
Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni Diberhentikan DKPP Karena Langgar Kode Etik
DKPP memutuskan memberhentikan Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni karena melanggar kode etik.
Polhukam
Sidang Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari, Sekjen KPU RI: Kami Siap Beri Keterangan
Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno memastikan memberi keterangan pada sidang dugaan asusila Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.
Polhukam
Soal Dugaan Asusila, Hasyim Asy’ari: Faktanya Tidak Demikian
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengaku merasa dirugikan atas laporan terhadap dirinya ke DKPP RI terkait dugaan asusila.
Polhukam
Sidang Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari, Sekjen KPU RI Akan Dipanggil DKPP
DKPP akan memanggil Sekjen KPU RI dan sejumlah pegawai untuk hadir pada sidang etik dugaan asusila Hasyim Asy’ri.
Polhukam
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari Segera Disidang Kasus Dugaan Asusila
DKPP akan menyidang Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam kasus dugaan tindakan asusila, pada akhir Mei 2024 mendatang.
Polhukam
DKPP Sidang Kode Etik Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari soal Kebocoran Data DPT
DKPP menggelar sidang kode etik terhadap Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari beserta seluruh komisioner KPU terkait kebocoran data DPT Pemilu 2024.
Polhukam
Ketua KPU RI Langgar Kode Etik, Ganjar Pranowo: Jadi Pembelajaran Semuanya
Ganjar Pranowo merespons putusan DKPP terhadap Ketua KPU RI melanggar kode etik terkait menerima pendaftaran cawapres Gibran.
Polhukam
DKPP: Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU RI Tak Berpengaruh Status Cawapres Gibran
Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut pelanggaran kode etik Ketua KPU RI tak berpengaruh pada pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka.
Polhukam
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari Langgar Kode Etik Terima Gibran Sebagai Cawapres
DKPP vonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pilpres 2024.
Video
Selengkapnya
Polhukam
DKPP dan Kemendagri Setujui Revisi Syarat Capres dan Cawapres Sesuai Putusan MK
Pemerintah melalui DKPP dan Kemendagri setujui revisi syarat capres dan cawapres sesuai Putusan MK.
Pemerintah Tindaklanjuti Putusan MK, Hasil Kajian Akan Diserahkan ke Prabowo
Prasetyo Hadi menyebut pemerintah membentuk tim untuk menyikapi putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Pemkot Surabaya Lindungi 15.350 Pengemudi Ojol Lewat Bantuan BPJS Ketenagakerjaan
15.350 ojol di Surabaya dapat BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kota Surabaya.
