Berita honorer k2 terkini : Kabar Baik dari Istana soal...

Menurut Kepala BKN, bahwa hal tersebut membuat beban negara akan berat bila semua honorer diangkat menjadi PNS.

Wabah virus corona alias COVID-19, sudah menenggelamkan nasib 51 ribuan honorer K2 yang sudah lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2019.

Saat ini, Honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama Februari 2019, sangat merasakan efek wabah virus corona.

Saat ini, perjuangan guru honorer dan tenaga kependidikan terhambat gara-gara hal ini.

Ketua Umum Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi (FHK2TA) Adi Mulyadi alias Adhim mengungkapkan kegalauan rekan-rekannya di lapangan.

Guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori yang hingga saat ini masih mengabdi, tetap akan memperjuangkan status mereka untuk bisa diangkat menjadi PNS.

Honorer non-kategori ini berharap kepala daerah, meminta supaya Presiden Jokowi menerbitkan Keppres pengangkatan anggota GTKHNK 35+ jadi PNS tanpa tes.

Pemerintah diimbau untuk tidak melupakan Perpres penggajian PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Peraturan Presiden (Perpres) tentang penggajian PPPK belum juga turun. Hal itu membuat Honorer K2 lulus PPPK sebaiknya melupakan THR dan gaji ke-13.

Kabar gembira untuk honorer K2 didapat dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Wapres mendukung honorer K2 untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Nasib honorer K2 memang berbeda-beda. Sebab, ada yang sudah menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Tapi lainnya masih merana.

Mewabahnya virus corona jenis baru COVID-19, membuat honorer K2 yang lulus seleksi PPPK tahap pertama, semakin waswas.

Nur Baitih menjelaskan, rakernas bertujuan menguatkan konsolidasi honorer K2. Mengingat saat ini, perbedaan pendapat di kalangan honorer K2 makin besar.

Saat ini, nasib para honorer K2 dan Non-Kategori masih memprihatinkan. Meski memiliki tugas berat, mereka hidup jauh dari kata sejahtera.

Nurul yakin dengan dukungan DPR dan PB PGRI, guru honorer non K2 dan tenaga kependidikan bisa masuk daftar tes rekrutmen PPPK.