Berita honorer non kategori terkini : Rekrutmen PPPK,...

Honorer non-kategori ini berharap kepala daerah, meminta supaya Presiden Jokowi menerbitkan Keppres pengangkatan anggota GTKHNK 35+ jadi PNS tanpa tes.

Kabar gembira untuk honorer K2 didapat dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Wapres mendukung honorer K2 untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Nasib honorer K2 memang berbeda-beda. Sebab, ada yang sudah menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Tapi lainnya masih merana.

Mewabahnya virus corona jenis baru COVID-19, membuat honorer K2 yang lulus seleksi PPPK tahap pertama, semakin waswas.

Saat ini, nasib para honorer K2 dan Non-Kategori masih memprihatinkan. Meski memiliki tugas berat, mereka hidup jauh dari kata sejahtera.

Hingga hari ini Perpres tentang Penggajian PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) belum juga terbit.

Kabar gembira datang dari sejumlah daerah, di mana saat ini makin banyak pemerintah daerah yang memerhatikan kesejahteraan honorer K2 dan pegawai non PNS.

Ternyata, terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK tidak serta merta membuat seluruh honorer K2 senang.

Keluarnya Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Februari itu, belum bisa memutuskan honorer K2 yang lulus PPPK mendapatkan NIP.

Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK disambut sukacita sebagian besar honorer K2.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Perpres Nomor 38 Tahun 2020, tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Peraturan Presiden (Perpres) tentang PPPK (pegawal pemerintah tentang perjanjian kerja) hanya sekali diterbitkan pemerintah.

Prof Zainuddin Maliki setuju dengan tuntutan guru honorer non-kategori agar Presiden Jokowi menerbitkan Keppres tentang pengangkatan mereka jadi PNS.

Tidak ada rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tanpa tes.