Berita honorer terkini : Honorer K2 Telantar, Perpres...

Nur Baitih menjelaskan, rakernas bertujuan menguatkan konsolidasi honorer K2. Mengingat saat ini, perbedaan pendapat di kalangan honorer K2 makin besar.

Saat ini, nasib para honorer K2 dan Non-Kategori masih memprihatinkan. Meski memiliki tugas berat, mereka hidup jauh dari kata sejahtera.

Nurul yakin dengan dukungan DPR dan PB PGRI, guru honorer non K2 dan tenaga kependidikan bisa masuk daftar tes rekrutmen PPPK. 

Hingga hari ini Perpres tentang Penggajian PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) belum juga terbit.

Kabar gembira datang dari sejumlah daerah, di mana saat ini makin banyak pemerintah daerah yang memerhatikan kesejahteraan honorer K2 dan pegawai non PNS.

Ternyata, terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK tidak serta merta membuat seluruh honorer K2 senang.

Honorer K2 dari tenaga teknis kecewa dan langsung memertanyakan isi dari Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK itu.

Saat ini, sebanyak 51 ribu PPPK hasil seleksi tahap pertama Februari 2019, belum bisa bernapas lega meski sudah terbit Perpres Nomor 38 Tahun 2020.

Keluarnya Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Februari itu, belum bisa memutuskan honorer K2 yang lulus PPPK mendapatkan NIP.

Berita top 5 hari ini berisi antara lain pesona zodiak, Prabowo Subianto, honorer, dan zodiak paling sabar

Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK disambut sukacita sebagian besar honorer K2.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Perpres Nomor 38 Tahun 2020, tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Berita Top 5 hari ini berisi antara lain zodiak yang bakal tajir, bintang Juventus ke Barcelona, bursa transfer, dan zodiak

Peraturan Presiden (Perpres) tentang PPPK (pegawal pemerintah tentang perjanjian kerja) hanya sekali diterbitkan pemerintah.