Berita pns terkini : Perjuangan Guru Honorer dan Tenaga...

Peraturan Presiden (Perpres) tentang penggajian PPPK belum juga turun. Hal itu membuat Honorer K2 lulus PPPK sebaiknya melupakan THR dan gaji ke-13.

Kabar gembira untuk honorer K2 didapat dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Wapres mendukung honorer K2 untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Nasib honorer K2 memang berbeda-beda. Sebab, ada yang sudah menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Tapi lainnya masih merana.

Pengaturan waktu penyerahan Laporan Kinerja (LKj) bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diperpanjang. Hal itu sesuai dengan SE PANRB No. 46/2020.

Mewabahnya virus corona jenis baru COVID-19, membuat honorer K2 yang lulus seleksi PPPK tahap pertama, semakin waswas.

Nur Baitih menjelaskan, rakernas bertujuan menguatkan konsolidasi honorer K2. Mengingat saat ini, perbedaan pendapat di kalangan honorer K2 makin besar.

Saat ini, nasib para honorer K2 dan Non-Kategori masih memprihatinkan. Meski memiliki tugas berat, mereka hidup jauh dari kata sejahtera.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, secara resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020.

Nurul yakin dengan dukungan DPR dan PB PGRI, guru honorer non K2 dan tenaga kependidikan bisa masuk daftar tes rekrutmen PPPK. 

Seluruh pimpinan instansi baik pusat maupun daerah diimbau agar mengizinkan PNS bekerja dari rumah, guna menekan risiko terpapar virus corona (COVID-19).

Hingga hari ini Perpres tentang Penggajian PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) belum juga terbit.

Kabar gembira datang dari sejumlah daerah, di mana saat ini makin banyak pemerintah daerah yang memerhatikan kesejahteraan honorer K2 dan pegawai non PNS.

Ternyata, terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK tidak serta merta membuat seluruh honorer K2 senang.

Honorer K2 dari tenaga teknis kecewa dan langsung memertanyakan isi dari Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK itu.

Saat ini, sebanyak 51 ribu PPPK hasil seleksi tahap pertama Februari 2019, belum bisa bernapas lega meski sudah terbit Perpres Nomor 38 Tahun 2020.