Berita pns terkini : Makin Berkuasa, PNS Bisa Dimutasi...

Larangan mudik dan cuti yang berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK beserta keluarganya dinilai aneh.

Nasib 51 ribu Honorer K2 yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil seleksi tahap pertama Februari 2019 hingga saat ini belum jelas.

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo memutuskan memperpanjang masa bekerja di rumah bagi PNS hingga 13 Mei 2020.

Tjahjo Kumolo memperpanjang kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di rumah hingga 13 Mei 2020. 

Sampai hari ini, kepastian regulasi tentang Penggajian PPPK hasil seleksi tahap pertama Februari 2019 dari jalur honorer K2 makin tak jelas.

KemenPAN-RB memutuskan memperpanjang waktu pengajuan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2020.

Kabar gembira untuk para honorer K2 yang sudah lulus seleksi PPPK tahap pertama Februari 2019 datang dari gedung DPR. Saat ini 51 Ribu NIP pun sudah disiapkan.

Surat Edaran No 41/2020 ini secara tegas melarang kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik, dan pemberian sanksi jika melanggar.

Di tengah wabah virus corona alias covid-19, pemerintah akan mengkaji perlu tidaknya pemberian THR dan Gaji ke-13 PNS.

Setelah menimbulkan kegaduhan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menyampaikan pernyataan terbaru soal THR PNS.

Pemerintah akan mengkaji kembali pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Kepala BKN, bahwa hal tersebut membuat beban negara akan berat bila semua honorer diangkat menjadi PNS.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran yang wajib dilakukan oleh seluruh PNS.

Menurut, Plt Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono, bahwa sejauh ini BKN sudah mulai mensosialisasikan ke PNS.

Saat ini, Honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama Februari 2019, sangat merasakan efek wabah virus corona.