GenPI.co 
KPK 50.369 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Batas Waktu 31 Maret 2025
KPK mengingatkan 50.369 penyelenggara negara untuk segera melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) maksimal pada 31 Maret 2025.
KPK Terus Periksa Internal BJB soal Dugaan Korupsi Iklan Rp222 M
KPK menjadwalkan pemeriksaan internal Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) terkait dugaan korupsi proyek pengadaan iklan hingga pekan depan.
Beri Motivasi ke Santri, Bahlil Lahadalia: Kesuksesan Tidak Hanya Milik Anak Pejabat
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut sukses tidak hanya milik anak pejabat atau anak jenderal.
Lapor ke Prabowo soal Bansos, Gus Ipul: Penyaluran Ditransfer ke Rekening
Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan akan melaporkan penyaluran bantuan sosial ke Presiden Prabowo Subianto.
Soroti Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, MPR RI: Mereka Masih Kesulitan
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti pemenuhan hak kebutuhan dasar para penyandang disabilitas.
Prabowo Panggil Menteri dan Bos Himbara, Airlangga Hartarto: Bahas Keuangan Inklusif
Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri dan dirut Himbara di Istana Kepresidenan Jakarta.
Larang Operasi Yustisi, Pramono Anung: Siapa pun Mau ke Jakarta, Monggo Saja
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang operasi yustisi yang biasa dilakukan pemda sesuai momen Lebaran.
Ajak Kader Gerindra Bantu Bobby Nasution, Muzani: Sukseskan Programnya
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengajak kader partainya membantu menyukseskan program Gubernur Sumut Bobby Nasution.
TB Hasanuddin Minta Panglima Segera Pensiunkan Prajurit yang Menjabat di Luar Aturan
TB Hasanuddin meminta Panglima TNI menarik mundur prajurit yang masih menduduki jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI.
Video
Selengkapnya
Tolak Parsel Lebaran, Dedi Mulyadi: Nggak Ada yang Makan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyani menyatakan dirinya tidak menerima kiriman paket parsel Lebaran.
Banyak Penolakan RUU TNI Disahkan, Golkar: Itu Dikomunikasikan
Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham merespons terkait banyaknya pihak yang menyampaikan penolakan RUU TNI.
Ridwan Kamil Berpeluang Diperiksa KPK Setelah Lebaran
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpeluang diperiksa KPK setelah Lebaran terkait dugaan korupsi di BJB.
GALERI FOTO
Selengkapnya
Korupsi LPEI, 24 Aset Senilai Rp882 Miliar Disita KPK
Sebanyak 24 aset senilai Rp882 miliar disita KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.
KPK Geledah Kantor DPRD OKU, Angkut 1 Koper Dokumen
Sebanyak 1 koper dokumen disita KPK saat melakukan penggeledahan di Kantor DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, Kamis (20/3).
Kejagung Periksa 147 Saksi Kasus Korupsi Pertamina, Termasuk Ahok
Sebanyak 147 orang saksi diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga.
Terima SPDP Kasus Pelecehan Mantan Kapolres Ngada, Kejati NTT Bentuk Tim Jaksa
SPDP kasus dugaan pelecehan seksual dengan terduga pelaku mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar, sudah diterima Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
72 Mobil Disita dari Sritex, Kejagung: Diduga Hasil Tindak Pidana
Sebanyak 72 mobil disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dari Sritex karena diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.
Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda RTRW Lombok Barat, Ini Catatannya
Rapat kali ini menyoroti beberapa poin terkait perbaikan rumusan konsiderans, penyesuaian dasar hukum, serta penggunaan kata singkatan atau akronim
