Berita terkini terkait Ruu ite : Hanna Al Rasyid Dukung...

Pro kontra Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS masih terjadi di DPR.

Banyaknya wisatawan asing yang datang ke Indonesia, jika tidak bersama pasangan muhrimnya, tentu akan kena jerat pidana jika RUU KUHP jadi disahkan.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai masih banyak pasal pasal RUU KUHP yang multitafsir.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung adanya perluasan pasal-pasal RUU KUHP. Salahnya satunya pasa perzinaan. 

Terkait rencana DPR mensahkan RUU KUHP mengkriminalisasi pasangan serumah tanpa nikah, Australia memperbarui travel advicenya (saran perjalanan).

Kemenkumham telah menerima perintah Presiden Jokowi agar menjaring sejumlah masukan dari berbagai kalangan. Hal ini penting agar UU KUHP kelak diterima baik.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Aktivis HAM mengajak netizen Indonesia kompak untuk menandatangani petisi menolak revisi RUU KUHP

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memiliki pandangan dan analisisnya mengapa Presiden Joko Widodo menyetujui untuk merevisi UU KPK.

Presiden Joko Widodo akan membentuk panitia seleksi dalam memilih calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.