Berita honorer terkini : Alhamdulillah... Honorer K2...

Berita Top 5 hari ini berisi antara lain tentang tanda pasangan setia, ramalan nasib anak BCL, Bunga Citra Lestari, Honorer, Ashraf Sinclair, diabetes

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan, pemerintah hanya akan menyelesaikan masalah honorer K2 hingga 2023. 

Syahdan menjelaskan, bagi guru honorer yang anggaran gajinya tidak boleh berasal dari BOS nasional. Maka, jangan khawatir.

Sikap pemerintah yang menolak menyerahkan daftar inventarisir masalah (DIM), revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dimaklumi honorer K2. 

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku sedih memikirkan nasib 51 ribu PPPK hasil seleksi tahap satu Februari 2019.

Berita top 5 hari ini berisi antara lain tentang honorer, Ayu Ting Ting, move on usai diselingkuhi, dan Prabowo Subianto

Kabar buruk bagi honorer K2 yang ingin mengikuti rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap dua. Pasalnya rekrutmen itu terancam gagal.

Eko yang juga guru di SMKN 2 Pekanbaru ini bahkan berharap Presiden Jokowi bisa mencontoh kebijakan presiden terdahulu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana membeberkan, bahwa ada dua Perpres yang ditunggu, yaitu Perpres tentang Jabatan PPPK dan Perpres tentang Penggajian PPPK.

Berita top 5 hari ini berisi antara lain tentang substansi RUU ASN, Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari, Honorer, dan PNS

Di era pemerintahan Presiden SBY, secara nyata telah mengangkat 1.070.000 tenaga honorer menjadi PNS.

Kesepakatan seluruh fraksi untuk membawa RUU revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rapat paripurna DPR RI, disambut sukacita sejumlah honorer K2.

Draft RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hasil harmonisasi oleh Panja RUU ASN akhirnya disetujui.

Sekitar 269.400 tenaga teknis honorer K2 terus dirundung perasaan waswas. Mereka khawatir tidak diakomodir dalam rekrutmen CPNS maupun PPPK

Sudah 6 tahun berjalan, 438.590 honorer K2 menunggu kebijakan pemerintah untuk mendapatkan kejelasan status.