Berita ray rangkuti terkini : BUMN Jual Vaksin, Ray...

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti angkat suara terkait beredarnya isu tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat soroti absennya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara pelantikan pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap)Megawati Soekarnoputri

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti mengaku khawatir terhadap 4 Pasal dalam RUU KUHP: Lebih dahsyatnya.

Kata bahaya keluar dari analisis pengamat ini. Warning Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti bisa jadi ada benarnya. Apa itu?

Seperti diketahui, Pasal 219 membahas soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dapat dikenakan sanksi hukuman 3,5 tahun penjara.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti angkat suara terkait pasal 219 soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Simak selengkapnya.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti blak-blakan beber PDIP tolak koalisi dengan PKS dan Demokrat.

Menurut Ray, keinginan dan ide Hasto tersebut justru bisa membuat posisi PDIP serba kesulitan dan kewalahan.

Mendadak Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti beber pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, isinya mengejutkan.

Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya menolak untuk berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat.

Amanat Presiden Jokowi tak digubris, karena 51 pegawai KPK tetap dipecat. Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti bilang begini.

Ada 51 dari 75 staf KPK yang diberhentikan. Ray Rangkuti langsung sebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan prank kepada rakyat Indonesia.

Menurut Ray Rangkuti, apa yang tengah terjadi di internal PDIP bukan guyonan dan bukan pula rekayasa. 

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti angkat suara terkait Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR.

Ray Rangkuti angkat suara terkait Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR. Menurutnya, penetapan tersebut memiliki kelemahan dasar aturan.