Berita honorer k2 terkini : Ratusan Honorer K2 Dilantik...

Menurut Setiawan Wangsaatmaja, bahwa penghapusan bukan berarti memberhentikan para tenaga honorer, melainkan merapikan status kepegawaiannya dalam tiga skema.

KemenPAN RB Tjahjo Kumolo kembali menjelaskan terkat isu honorer. Bahwa pemerintah pusat tidak mengurusi perekrutan tenaga honorer di daerah.

Pemerintah tidak boleh menyingkirkan honorer K2 dalam misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menciptakan SDM unggul.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Tjahjo Kumolo Tjahjo mengatakan, tidak ada penghapusan honorer di daerah.

Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendesak pemerintah untuk mengubah sistem tes CPNS dan PPPK. Ini alasannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo blak-blakan bicara isu honorer dihapus.

Para honorer K2, termasuk di dalamnya guru honorer, yang lulus seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap I 2019, belum juga mendapat NIP.

Gubernur Banten ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup.

Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi menegaskan, bahwa sudah saatnya pemerintah segera menyelesaikan masalah honorer.

MenPAN RB Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah akan mengangkat tenaga honorer, terutama honorer K2, secara bertahap.

Ikatan Guru Indonesia menolak rekrutmen PNS atau PPPK, baik dari honorer apalagi jalur umum tanpa seleksi sama sekali.

Menurut Ramli, bahwa sistem honorer selama ini telah merusak tatanan pendidikan. Akibatnya 5 fakta Ini terjadi.

Pemerintah harus memberikan status jelas untuk honorer. Mengingat setelah UU Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku, maka hanya ada PNS dan PPPK.

Desakan kepada pemerintah untuk segera mengangkat ratusan ribu tenaga honorer K2 menjadi PNS atau pegawai negeri sipil terus mengalir.

Mulai saat ini, Peraturan MenPAN-RB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional resmi ditetapkan.