Berita honorer terkini : Berita Top 5: Mbak You Sentil...

Raker Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyepakati tidak ada lagi honorer.

Sementara di 2019, ada sekitar 51 ribu honorer k2 yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Ternyata raker Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo belum menghasilkan keputusan yang bisa mengakomodir tuntutan dan harapan tenaga honorer.

Komisi II DPR RI, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Kabar gembira buat honorer K2 yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I, tersiar dari gedung DPR. 

Ratusan honorer K2 dari berbagai forum mendatangi gedung DPR RI, dengan wajah penuh cemas nasib mereka akan terlihat hari ini.

Para honorer K2 berharap ada kesepakatan penting yang diambil dari rapat legislatif dan eksekutif ini.

Puluhan honorer K2 dari Sejumlah daerah mulai berdatangan ke Jakarta. Mereka ingin mendengarkan langsung sikap MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.

Sensitifnya persoalan tenaga honorer, memang harus menjadi perhatian serius pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Apalagi ada 272 tenaga honorer dipecat sepihak.

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi blak-blakan tentang Honorer K2, berikut faktanya.

Karena setahun honorer K2 yang lulus PPPK tidak mendapatkan hak-haknya. Ironinya, beberapa honorer K2 yang lulus PPPK kini sudah berpulang ke Rahmatullah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan ada dua solusi penyelesaian masalah honorer K2 yang akan dikawal legislatif.

Menurut politikus PDI Perjuangan, bahwa gaji Rp150 ribu per bulan, sama saja Rp 5 ribu per hari. Ini angka yang sangat tidak masuk akal dan harus diubah.

Air mata Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih kembali menetes di depan anggota DPR RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan surat izin prinsip besaran gaji dan tunjangan PPPK dari jalur honorer K2 yang lulus seleksi tahap I.