Berita honorer terkini : Nasib Honorer K2 Lulus PPPK,...

Para honorer tenaga pendidik dan kependidikan non-kategori meminta diprioritaskan dalam rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Seluruh honorer K2 harusnya belajar dari pengalaman buruk lima tahun lalu. Padahal, tidak butuh waktu 6 tahun untuk menuntaskan honorer K2 menjadi PNS.

Deputi SDM bidang Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, menyatakan pemerintah hanya mengurusi honorer K2 yang tersisa. 

Menurut Setiawan Wangsaatmaja, bahwa penghapusan bukan berarti memberhentikan para tenaga honorer, melainkan merapikan status kepegawaiannya dalam tiga skema.

KemenPAN RB Tjahjo Kumolo kembali menjelaskan terkat isu honorer. Bahwa pemerintah pusat tidak mengurusi perekrutan tenaga honorer di daerah.

Pemerintah tidak boleh menyingkirkan honorer K2 dalam misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menciptakan SDM unggul.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan-RB Tjahjo Kumolo Tjahjo mengatakan, tidak ada penghapusan honorer di daerah.

Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendesak pemerintah untuk mengubah sistem tes CPNS dan PPPK. Ini alasannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo blak-blakan bicara isu honorer dihapus.

Para honorer K2, termasuk di dalamnya guru honorer, yang lulus seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap I 2019, belum juga mendapat NIP.

Gubernur Banten ingin mengangkat tenaga honorer di wilayahnya menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan lama kerja dan kemampuan anggaran yang cukup.

Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi menegaskan, bahwa sudah saatnya pemerintah segera menyelesaikan masalah honorer.

MenPAN RB Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah akan mengangkat tenaga honorer, terutama honorer K2, secara bertahap.

Menurut Ramli, bahwa sistem honorer selama ini telah merusak tatanan pendidikan. Akibatnya 5 fakta Ini terjadi.

Pemerintah harus memberikan status jelas untuk honorer. Mengingat setelah UU Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku, maka hanya ada PNS dan PPPK.