Berita non kategori terkini : Honorer K2 Lulus PPPK...

Terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK disambut sukacita sebagian besar honorer K2.

Prof Zainuddin Maliki setuju dengan tuntutan guru honorer non-kategori agar Presiden Jokowi menerbitkan Keppres tentang pengangkatan mereka jadi PNS.

Dukungan dari kepala daerah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK35+), agar diangkat menjadi PNS terus mengalir.

Ada lebih dari sejuta guru honorer non-kategori ingin diikutkan dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) 2020 sampai 2024.

Saat ini, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) berupaya meminta dukungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

GTKHNK 35+ Pusat, Nasrullah, meyakini Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Keppres untuk pengangkatan mereka menjadi PNS.

Para honorer K2 maupun non-kategori dibuat heboh dengan viralnya video berisi informasi ini. KemenPAN-RB dan BKN langsung turun tangan.

Setiap instansi pemerintah diminta untuk mengusulkan kebutuhan formasi ASN 2020 dan 2021 paling lambat akhir Maret 2020 melalui aplikasi e-formasi.

Seluruh guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori diimbau untuk tidak terpengaruh dengan bujuk rayu yang menjanjikan bisa menjadi PNS tanpa tes.

Hari terakhir di bulan Februari 2020, ternyata membuat rasa cemas honorer K2 yang lulus tes PPPK makin berkecamuk.

Gelombang protes honorer non-kategori terus membesar karena merasa didiskriminasi. Pasalnya, pemerintah hanya mau urus Honorer K2.

Menunggu revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pungguk merindukan bulan. Mungkin revisi UU ASN kelar, saat semua honorer K2 sudah pensiun.

Suharmen blak-blakan mengungkapkan alasan utama pemerintah menolak menyelesaikan masalah honorer selain K2 alias Non-Kategori. 

Dalam pandangan Suharmen, bahwa menyelesaikan 438.590 honorer K2 saja butuh waktu yang sangat panjang, apalagi ditambah non-kategori.

Rapat Panja Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR RI, dengan tujuh kementerian/lembaga membahas penyelesaian masalah honorer, berlangsung alot.