Berita ott kpk terkini : Pesan Megawati untuk Kaum...

Wahyu Setiawan meminta dana operasional Rp 900 juta untuk membantu penetapan kader PDIP Harun Masiku (HAR) sebagai anggota DPR.

Kabarnya anak buah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Kader PDIP ditangkap, Andi Arief berkicau di media sosial Twitter terkait OTT KPK itu.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, tanpa izin Dewan Pengawas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandi, menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada Apa?

Operasi Tangkap Tangan alias OTT KPK terhadap kader PDIP diduga berkaitan dengan kasus Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor pusat DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, bahwa tim KPK mengintai Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sampai ke Padang sebelum ditangkap.

Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat memalukan.

Mahfud MD pun berharap KPK terus menguatkan diri. Salah satu caranya, KPK bisa membongkar kasus-kasus korupsi berskala besar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penangkapan terhadap Bupati Sidoarjo tersebut terkait pengadaan barang dan jasa. Musikus Iwan Fals langsung senang.

Mantan Komisioner KPKPN Petrus Selestinus. Menilai KPK kerap bertindak arogan dan mengintimidasi saksi-saksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun dengan kasus dugaan suap kepada DPRD Riau.

KPK menetapkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya pada 2019.

UU KPK berlaku mulai hari ini. Meski belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi, UU tersebut sudah secara otomatis mulai berjalan sesuai UU Nomor 12 tahun 2011.