Berita tjahjo kumolo terkini : Menteri PAN-RB: PNS Nekat...

Pengaturan waktu penyerahan Laporan Kinerja (LKj) bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diperpanjang. Hal itu sesuai dengan SE PANRB No. 46/2020.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, secara resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020.

Seluruh pimpinan instansi baik pusat maupun daerah diimbau agar mengizinkan PNS bekerja dari rumah, guna menekan risiko terpapar virus corona (COVID-19).

Tjahjo Kumolo mengimbau pimpinan Kementerian/Lembaga membolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah.

​​​​​​Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bersumpah ingin menjadi politisi sampai mati.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo merespons adanya kabar uang pensiun PNS Rp 1 Miliar.

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pergerakan aparatur sipil negara (ASN) terutama pejabat eselon I dan II diawasi ketat. 

Seminar bertajuk Best Practices Kepemerintahan yang Baik yang merupakan rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2020 menguak memori MenPAN-RB Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo mengungkapkan, bahwa aparatur sipil negara yang akan pindah ke ibu kota negara yang baru, Kalimantan Timur, harus melalui uji kompetensi dulu.

KemenPAN RB Tjahjo Kumolo kembali menjelaskan terkat isu honorer. Bahwa pemerintah pusat tidak mengurusi perekrutan tenaga honorer di daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menegaskan Pemerintah Pusat tidak menghapus tenaga honorer.

Menteri Menpan-RB Tjahjo Kumolo, mengatakan tidak ada penghapusan tenaga honorer di daerah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, bahwa PNS usia 45 tahun ke bawah akan lakukan ini.

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengungkap data terbaru jumlah PNS yang harus pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Ternyata raker Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo belum menghasilkan keputusan yang bisa mengakomodir tuntutan dan harapan tenaga honorer.