Berita honorer terkini : Honorer K2 Lulus PPPK Makin...

Honorer non-kategori tidak dapat formasi khusus dalam rekrutmen CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). 

Tjahjo Kumolo mengungkapkan, bahwa aparatur sipil negara yang akan pindah ke ibu kota negara yang baru, Kalimantan Timur, harus melalui uji kompetensi dulu.

Segala cara akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah honorer K2 maupun non-kategori. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengkritisi sistem rekrutmen honorer di Indonesia yang serampangan terutama untuk tenaga guru.

Honorer K2 yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) bisa bernapas lega, hal tersebut dikarenakan NIP PPPK siap diproses.

PMK RI Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan untuk Tahun Anggaran 2020 sudah terbit sejak 27 Januari. Ternyata ini yang menghambat.

Honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk bisa menikmati THR serta gaji ke-13 bakal terkabul tahun ini.

Para honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap I Februari 2019 bisa bergembira.

Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Honorer K2 mendapat respons positif dari Komisi II DPR.

Sudah dua pekan berjalan, akan tetapi sampai hari ini, Perpres tentang Jabatan PPPK yang dijanjikan pemerintah belum terbit.

KemenPAN menegaskan, bahwa saat ini semua instansi pemerintah sudah tidak bisa lagi membuka lowongan untuk tenaga kerja honorer. 

Menurut Nunik, SPTJM ini diteken kepala daerah dan bila datanya tidak benar harus siap dipidanakan.

Para honorer K2 menyerahkan mekanisme penyelesaian masalah mereka kepada DPR RI. Mereka tidak mau pusing dengan proses politik yang berbelit.

Pemerintah berkali-kali menegaskan hanya akan menyelesaikan honorer K2, yang ada di dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 438.590 orang.

Penyelesaian masalah honorer K2 lewat jalur PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dibatasi hanya sampai 2023.