Berita uu asn terkini : Nasib Honorer K2 Masih...

Honorer non-kategori tidak dapat formasi khusus dalam rekrutmen CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). 

Segala cara akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah honorer K2 maupun non-kategori. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih.

Honorer K2 yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) bisa bernapas lega, hal tersebut dikarenakan NIP PPPK siap diproses.

PMK RI Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan untuk Tahun Anggaran 2020 sudah terbit sejak 27 Januari. Ternyata ini yang menghambat.

Honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk bisa menikmati THR serta gaji ke-13 bakal terkabul tahun ini.

Para honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahap I Februari 2019 bisa bergembira.

Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Honorer K2 mendapat respons positif dari Komisi II DPR.

Menurut Nunik, SPTJM ini diteken kepala daerah dan bila datanya tidak benar harus siap dipidanakan.

Para honorer K2 menyerahkan mekanisme penyelesaian masalah mereka kepada DPR RI. Mereka tidak mau pusing dengan proses politik yang berbelit.

Pemerintah berkali-kali menegaskan hanya akan menyelesaikan honorer K2, yang ada di dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 438.590 orang.

Penyelesaian masalah honorer K2 lewat jalur PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dibatasi hanya sampai 2023.

Sebanyak 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil rekrutmen Februari 2019 pasti semringah baca ini.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah mengungkap masih ada guru honorer di DKI Jakarta yang digaji Rp150 ribu bahkan Rp75 ribu per bulan.

Kusmana mengatakan sudah jadi guru honorer 19 tahun di Jakarta. Sayangnya karena tidak punya koneksi namanya teranulir.

Para honorer tenaga pendidik dan kependidikan non-kategori meminta diprioritaskan dalam rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).