Berita Mudik Lokal - Ridho Hidayat terkini : Kebijakan...

Petugas dari TNI maupun Polri akan diturunkan untuk memastikan wisatawan disiplin protokol kesehatan (prokes) di tempat wisata saat libur lebaran.

Masyarakat yang sudah menerima vaksin harus tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Sebab mereka juga masih ada kemungkinan terpapar virus.

Pemda DIY meminta pengelola mal atau pusat perbelanjaan untuk menerapkan batas maksimal pengunjung sebanyak 50 persen dari kapasitas.

Akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta khawatirkan independensi penyidik KPK terganggu karena alih status menjadi ASN.

Takbir keliling malam menjelang Hari Raya Idul Fitri dilarang di Kabupaten Bantul. Sedangkan salat Id boleh di masjid hanya untuk zona hijau dan kuning.

Perantau yang masih nekat mudik ke Yogyakarta melalui Terminal Giwangan akan dicek dokumen perjalanan dan dokumen kesehatan oleh petugas.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta dalam dua tahun terakhir ini mengalami peningkatan.

Tempat kerja memiliki risiko yang tinggi terhadap ancaman klaster Covid-19. Untuk mencegahnya diperlukan penanganan yang lebih awal.

PP Muhammadiyah menyebut masyarakat yang memilih melakukan takbir dan salat Idul Fitri di rumah akan jauh lebih aman dari ancaman penyebaran Covid-19.

Kalium sianida bila dikonsumsi oleh manusia maka akan merusak hampir semua sel tubuh. Racun tersebut sampai saat ini masih diperjualbelikan bebas.

Peternak ayam petelur di Kabupaten Kulon Progo memilih menjual ayamnya karena harga pakan terus mengalami kenaikan sejak Januari lalu.

DPD Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta klaim warga dari kalangan Muhammadiyah sudah bergabung menjadi kader partainya saat ini.

Puncak arus mudik melalui Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) atau Yogyakarta International Airport (YIA), Kabupaten Kulon Progo terjadi pada Rabu (5/5) ini

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melarang takbir keliling dan salat Id di lapangan karena penyebaran Covid-19 masih cukup tinggi.

KPK menyebut turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia karena masih marak perilaku korupsi di sektor dunia usaha dan politik.